Sistematika Hukum Perdata Indonesia dalam KUHPerdata

Oleh: Ryan Abdul Muhit, S.H.

Hukum perdata di Indonesia pada pembahasan sebelumnya memiliki beberapa sumber hukum, namun yang sangat umum dan mendasar adalah KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek).

Baca artikel terkait: Sumber Hukum Perdata di Indonesia

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu (1) hukum perorangan, (2) hukum keluarga, (3) hukum harta kekayaan, dan (4) hukum waris.[1]

Punya Masalah Hukum? Konsultasikan di SINI, KLIK sekarang

Sedangkan berdasarkan sistematika yang ada di dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), hukum perdata terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu:

1. Buku I tentang Orang (Van Personen), pada bab ini memuat hukum tentang perorangan dan hukum keluarga;
2. Buku II tentang Benda (Van Zaken), pada bab ini memuat hukum benda dan hukum waris;
3. Buku III tentang Perikatan (Van Verbintennissen), pada bab ini memuat hukum harta kekayaan yang berkenan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu;
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa (Van Bewis en Verjaring), pada bab ini memuat perihal alat-alat pembuktiandan akibat-akibat lewat terhadap hubungan-hubungan hukum.[2]

Keempat Buku tersebut (Buku I, II, III, IV) yang tertuang dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), jika dilihat dari segi isi masing-masing Buku tersebut, maka substansi dari KUHPerdata terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Buku I, II, dan III berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil; dan
2. Buku IV, berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata formiil.[3]

Demikian semoga bermanfaat.

Baca Artikel Lainnya Terbaru:

• Perbedaan Mendasar KUHP Lama Vs KUHP Baru
• Sekilas Mengenai KUHP Baru
   

Sumber Referensi:

[1] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 16-17.

[2] Ibid.

[3] Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cet-1, hlm. 33.